KEMBANGKAN LITERASI INKLUSI SOSIAL PERPUS UMPO DAN PERPUSDA TANDATANGANI MOA

UMPO.AC.ID Lembaga Layanan Perpustakaan (L2P), Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO) terus berkomitmen dalam mengembangkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) dengan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Ponorogo. 

Rektor UMPO, Dr. Happy Susanto, M.A menyampaikan, keberadaan perpustakaan UMPO yang sudah terakreditasi A tersebut membawa dampak baik, seperti datangnya berbagai pihak untuk bekerjasama. “sesuai dengan motto Muhammadiyah, Fastabikhul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun pada saat ini tidak bias dilakukan sendiri, tetapi dengan partner ship atau bekersama sama, sehingga kami sangat terbuka dan terimakasih atas kerjasama ini” terangnya.

Dalam nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, serta saling meningkatkan kualitas sumberdaya masing-masing lembaga.

Kepala Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dewi Wuri Handayani, S.Sos, menjelaskan, saat ini perpustakaan bukan hanya tempat meminjam dan mengembalikan buku saja, melainkan memiliki peran penting bagi pembangunan nasional. Hal ini menyusul dengan adanya program nasional yang dijalankan Perpusda Ponorogo yakni transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dimana masyarakat ikut andil dalam berbagai kegiatan di masyarakat.

“Dengan perpustakaan yang pro aktif dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan, kepercayaan diri dan membantu meningkatkan jejaring sosial. Sudah saatnya perpustakaan bertransformasi untuk dapat memperkuat peran dan fungsi, agar bukan hanya menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman buku, namun menjadi wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat” jelasnya.

Selain penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Aula Rektorat UMPO, juga diselenggarakan Stakeholder Meeting bertema Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang dihadiri berbagai instansi pemerintah maupun swasta. (AL)