Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat sekarang ini memberikan efek di seluruh lini kehidupan manusia. Penyeseuaian-penyesuaian dengan perkembangan ini dilakukan hampir di seluruh negara di dunia dimana setiap negara berlomba-lomba untuk melaksanakan pembangunan yang cepat. China merupakan salah satu negara yang sukses mengaplikasikan teknologi didalam pembangunannya yang membuat negara China menjadi negara yang super power saat ini.

Perkembangan teknologi informasi ini tentu tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga negatif dimana isu-isu negatif yang muncul dari perkembangan teknologi informasi ini memaksa setiap negara melakukan langkah preventif (pencegahan).

Langkah pencegahan ini penting dilakukan oleh setiap negara supaya tetap survive dalam menghadapi perubahan yang masive ini.

Tahun 2019 sampai dengan 2021 merupakan masa kelam dari dari dunia karena dilanda pandemi covid-19. Wabah virus ini pada akhirnya merubah setiap lini kehidupan manusia. Perubahan besar wabah ini telah mengajarkan kepada kita khususnya bagi negara untuk selalu mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Hal ini bisa dilihat bagaimana negara sekarang menganggarkan anggaran untuk kebencanaan dan hal yang bersifat darurat sangat besar. Negara tidak ingin kecolongan seperti apa yang terjadi di tahun 2019 sampai dengan 2021. Maka perubahan seperti ini saat ini menjadi penting untuk dicermati terutama bagi para sarjana sebagai tonggak pertahanan bagi negara ini.

Melihat penjelasan diatas maka kita bisa melihat arah kebijakan pembangunan indonesia 2020-2024 dimana kebijakan ini masih berlandaskan kepada SDG’s (Sustainable Development Goals). Arah kebijakan ini adalah kewajiban dari PBB melalui UNDP (United Nation Development Program) untuk semua negara-negara di dunia yang telah menyepakati 17 poun penting dalam arah pembangunan negara. Arah pembangunan negara yang di canangkan oleh PBB antara lain:

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesejahteraan
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim

14. Ekosistem kelautan
15. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
16. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Meskipun PBB telah menetapkan 17 poin SDGs tetapi setiap negara diberikan kewenangan untuk memilih poin mana yang bisa diterapkan di negaranya masing- masing. Mengapa demikian? Karena setiap negara memiliki permasalahan masing- masing serta kemampuan penganggaran yang tidak sama.

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menetapkan 7 agenda pembangunan yang di ambil dari 17 poin SDGs. Adapun 7 agenda pembangunan ini terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kerangka pembangunan yang diprioritaskan antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik .

Jika kita melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia tentu memperhatikan ancaman nyata yang perlu diantisipasi dimasa depan. Beberapa ancaman nyata tersebut antara lain: Revolusi industri, Reformasi birokrasi, disrupsi, politik internasional, perang. Kelima ancaman nyata ini memang harus diperhatikan oleh Indonesia terutama revolusi industri dan reformasi birokrasi. Revolusi industri disatu sisi membawa dampak baik tetapi di sisi lain akan membawa dampak buruk karena kecepatan perubahan yang terjadi.

Tantangan yang muncul selanjutnya yaitu terkait dua hal yaitu SDM dan budaya kerja dimana sumberdaya manusia akan bertarung dengan mesin atau robot. SDM yang tidak memiliki budaya kerja yang efektif dan efisien akan menghilang dan digantikan robot. Hal ini akan menyebabkan banyak pengangguran sehingga memeberikan beban negara yang lebih besar untuk mengurusinya.

Reformasi birokrasi yang dimaksud disini adalah dampak dari perkembangan teknologi informasi dimana pengetahuan tentang Artificial Intelegent (AI) sudah semakin pesat sehingga sudah banyak sektor publik yang digantikan oleh mesin atau robot. Jika kita melihat data yang publis oleh katadata.com terkait dengan pekerjaan yang akan digantikan oleh robot maka bisa dilihat di tabel dibawah:

Jika kita melihat dari data yang disajikan diatas maka kita bisa mengklasifikasikan bidang pekerjaan yang tergantikan oleh robot memiliki kriteria yaitu bisa diprediksi, bisa dihitung, dan berkaitan dengan komputasi. Lebih lanjut menurut data dimana ada bidang pekerjaan yang tidak bisa tergantikan oleh robot yaitu: pekerjaan kreatif, pekerjaan yang melibatkan empati dan interaksi manusia, pekerjaan yang membutuhkan skill kepemimpinan dan manajemen, dan keamanan siber.

Bidang pekerjaan ini harusnya menjadi prioritas bagi pengembang pendidikan terutama universitas untuk bisa dikembangkan lebih jauh mengikuti perkembangan yang terjadi. Wilayah kerja yang melibatkan interaksi manusia, pengembangan kreativitas dan kepemimpinan tentu berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maka dari itu ilmu yang dikembangankan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik baik